Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pengobatan?

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari pengertian tersebut kesehatan mempunyai artian yang sangat luas dan tidak hanya berbicara kesehatan secara fisik saja.

 

Salah satu upaya yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi adalah dengan memberikan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna yatu Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.

 

Pertama pelayanan Promotif adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran diri, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri, serta mengembangkan kegiatan sumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

 

Kedua pelayanan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit bagi seseorang atau masyarakat.

 

Ketiga Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

 

Keempat Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

 

Bagi sebagian tenaga kesehatan konsep H. L. Blum tidak begitu asing didengar. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor genetik penduduk, pelayanan kesehatan, perubahan perilaku masyarakat, dan lingkungan. Dalam konsep ini menekankan bahwa aspek perilaku dan aspek lingkungan begitu sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan kondisi seperti saat ini rasanya konsep Blum masih relevan digunakan.

 

 

Perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan seperti penggunaan bahan – bahan berbahaya pada makanan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan penyakit dan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan yang berujung kepada ketidak seimbangan ekosistem sehingga mengakibatkan perubahan lingkungan seperti perubahan cuaca yang tidak menentu, pencemaran air dan udara yang kemudian memberikan dampak terhadap upaya pelayanan kesehatan menjadi sia – sia.

 

Setelah melihat konsep H. L. Blum dan pengertian Kesehatan di atas implementasinya adalah dengan melihat arah kebijakan yang dilakukan oleh Nasional maupun di Daerah. Pertama dilihat dalam bentuk alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai contoh anggaran Kementerian/Dinas Kesehatan seberapa besar untuk pelayanan promotif dan preventif jika dibandingkan dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa arah kebijakan kesehatan pemerintah masih berfikir pada persoalan kuratif-rehabiitatif saja. Untuk sementara waktu memang dapat menurunkan angka kesakitan, dengan meningkatnya orang yang sakit sudah tentu akan meningkatkan biaya untuk pengobatan sehingga fokus untuk pencegahan menjadi dikesampingkan dari sisi alokasi anggaran. Setiap persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan saja, karena untuk mengurangi prevalensi dan insiden penyakit harus dilakukan juga upaya promosi dan prevensi pada setiap lini agar mereka yang sehat tidak menjadi sakit.

 

 

Untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Indonesia masih berada dalam ketidak merataan tenaga kesehatan di setiap daerah baik secara kecukupan, distribusi, mutu, dan pengembangan profesi. Dalam setiap laporan dan diskusi mengenai tenaga kesehatan yang menjadi fokus utamanya adalah tenaga medis (dokter dan dokter gigi), bidan, perawat, dan farmasi idealnya pada setiap upaya pelayanan kesehatan yang paripurna semua tenaga kesehatan tersebut harus tersedia. Bagaimana mungkin upaya pencegahan dapat dilakukan jika tenaga kesehatan masyarakatnya tidak mencukupi secara jumlah dan tidak merata persebarannya. Berdasarkan pada konsep Blum di atas sebaiknya penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan disetiap upaya kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

 

Menurut BAPPENAS dalam kajian tentang Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2005 menyebutkan bahwa kecukupan, mutu, dan distribusinya masih terdapat kesenjangan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Kekurangan tenaga terjadi pada semua jenis tenaga kesehatan, dengan persentase tertinggi pada epidemiolog, teknisi medis, rontgen, penyuluh kesehatan masyarakat, dan dokter spesialis.

 

Dalam beberapa kunjungan yang pernah dilakukan untuk keperluan untuk tugas penelitian dan magang ke berbagai Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di beberapa daerah, memang terdapat beberapa ketimpangan terjadi antar daerah baik itu berupa tenaga kesehatan, fasilitas maupun dari keterbatasan – keterbasan yang terjadi sampai saat ini.

 

Dalam Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012 yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan fokus utama dalam pembangunan tenaga kesehatan adalah melihat jumlah dan rasio tenaga kesehatan tenaga medis, perawat, bidan, dan tenaga farmasi kemudian melihat tenaga kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang difokuskan kepada tenaga medis dan bidan. Dari hal tersebut terlihat bahwa penekanannya masih di bidang kuratif. Mengapa demikian, karena yang digunakan untuk menilai jumlah dan pendistribusian tenaga kesehatan hanya difokuskan kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kuratif yaitu dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat.

 

Melalui media Kementerian Kesehatan selalu menyebut jargon “Menuju Indonesia Sehat dan JKN yang Bermutu”, “Untuk Indonesia yang Lebih Sehat”, lalu bagaimana dengan evaluasi Indonesia Sehat 2010 dan bagaimana terhadap capaian slogan tersebut. Itu masih menjadi pertanyaan sebagian besar insan Kesehatan.

 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat upaya yang dilakukan tidak cukup hanya pada pelayanan kuratif saja. Misalnya diperlukan tenaga Penyuluh Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan dan upaya untuk merubah perilaku masyarakat menjadi sehat. Kemudian dihitung berapa jumlah yang dibutuhkan dan kemudian dibandingkan dengan jumlah yang ada sekarang. Kemudian untuk menjamin kesehatan anak sekolah dari bahaya makanan yang berada di kantin maka berapa banyakkah tenaga sanitarian yang diperlukan dan bagaimana jumlah yang ada sekarang.

 

Kemudian mari kita lihat kerja sama apa yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. kita ambil contoh pengelolaan terhadap masalah kesehatan kerja yang terjadi di Industri informal. Dalam banyak hal, kita memang memerlukan berbagai tenaga ahli yang bekerja sama. Kita perlu ahli promosi kesehatan yang bisa mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan dampak negaitf dari bahan – bahan yang digunakan, Sanitarian yang bertugas untuk memeriksa kelayakan tempat industri bagi kesehatan manusia, kemudian tenaga medis bertugas mengobati keluhan, kecelakaan kerja, dan penyakit yang timbul, dan perlu tenaga ahli dalam melakukan manajemen data yang nantinya akan berguna untuk pertimbangan pengambilan kebijakan. Ahli dalam bidang hukum kesehatan yang bisa membuat peraturan tentang kesehatan kerja di industri informal dan kemudian ahli negosiasi dan lobby dengan DPR/DPRD sehingga peraturan yang dibuat dapat disetujui, dan ahli yang relevan lainnya.

Dengan gambaran di atas persoalan di bidang kesehatan harus dilihat secara menyeluruh dengan melibatkan banyak orang dengan kerja sama dari berbagai lintas sektor maupun lintas program meskipun bukan dari tenaga kesehatan. Hanya dengan cara demikianlah Kementerian atau Dinas Kesehatan pantas disebut, bukan menjadi Kementerian atau Dinas Pengobatan.